Advertisements

AKTUALONLINE.co.id SIMALUNGUN |||
Kegiatan reses pertama anggota DPRD Simalungun Maraden Sinaga masa persidangan ke Satu Tahun 2022, guna menyerap aspirasi masyarakat terkait perbaikan infrastuktur jalan, tindakan perambahan hutan (Illegal loging), kelangkaan pupuk, dan beasiswa untuk pelajar.

Usai kegiatan reses, sekaligus pelantikan kepengurusan anak ranting Nagori Sipangan Bolon Mekar dan Nagori Sipangan Bolon Induk, dan seluruh undangan menaati protokol kesehatan, yang digelar di Komplek Sekolah Dasar 68, Nagori Sipangan Bolon Mekar, Kecamatan Girsang Bolon, Sumatera Utara, Sabtu (12/3/2022).

Reses dihadiri Kapolsek Parapat AKP Jonni Silalahi, Camat Girsip Maruwandi Y Simaibang, Danramil 11 Parapat, Bane Raja Manalu Komisaris Independent Wakita dan Staff Khusus KemenkumHam, Apel Manalu Ketua BMI Simalungun, Eddy Rusman Purba Ketua OKK DPC PDI Perjuangan Simalungun, Dewi Hastuty LO DPC PDI Perjuangan Simalungun, Pengurus PAC PDIP Girsang Sipangan Bolon, Ranting PDI Perjuangan SE Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan Pengurus Anak Ranting PDI Perjuangan Se Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.

Advertisements

Kepada awak Media, Ketua Komisi 2 DPRD Simalungun Maraden Sinaga berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Anggarkan APBD Simalungun, 2023.

“Aspirasi warga, kita sudah berjanji untuk dimasukkan dalam anggaran 2023, warga meminta perbaikan infrastruktur jalan satu titik di Nagori Sipangan Bolon Induk dan satu titik di Nagori Sipangan Bolon Mekar menuju Huta Sidahapittu, hal itu melihat minimnya APBD Simalungun 2022,” tegasnya di lokasi.

Terkait kelangkaan pupuk, kata Ketua Komisi 2 itu, dirinya selaku ketua Komisi 2 DPRD Simalungun, telah melakukan kunjungan ke kantor Pupuk di Medan, Untuk berdiskusi dan melakukan gelar pendapat dengan pihak perusahaan.

“Apabila mana ada kios atau grosir yang menjual pupuk di atas Het, supaya melaporkan kepada DPRD Simalungun,
Supaya pihak-pihak terkait bisa melakukan tindakan, karena Komisi Pengawasan pupuk dan Pestisida (KP3) harus diaktifkan,” ujar Maraden.

Menanggapi pelantikan kepengurusan anak Ranting, Bane Raja Manalu selaku Komisaris Indepedent Wakita dan Staff Khusus KemenkumHam mengapresiasi kelengkapan kepengurusan PAC dan Ranting PDI Perjuangan di Kecamatan Girsip.

“Tentu untuk memenangkan partai pasti dimenangkan orang atau publik, untuk besarkan partai tentu kepengurusan ranting harus lengkap semua, dan pelantikan anak ranting ini sebagai prestasi buat Kecamatan Girsip, bahkan PAC PDI Perjuangan akan membangun kantor, hal ini cukup luar biasa, mudah-mudahan menularkan semangat yang luar biasa ini bagi kader PDI Perjuangan di daerah lain,” ucap Bane.

Ketika disinggung kesiapan PDI Perjuangan dalam pilkada serentak 2024, Bane Raja Manalu menjelaskan, target kursi tingkat Nasional yang akan diperjuangkan 2024, sebanyak 155 kursi. Begitu juga di DPD sudah punya terget. Dan PDI Perjuangan telah memiliki sekolah partai.

“Tapi yang dilihat sekarang, kader PDI Perjuangan menjadi wakil Ketua DPR RI, kalau di Simalungun, Saya yakin bisa menjadi Ketua DPRD Simalungun, 2024, dan bagi kader PDI Perjuangan, yang baru dilantik, supaya bermasyarakat, berkelakuan ramah, karena kesejukan bukan membuat hal yang tidak baik, dan hal itu sudah dipahami kader PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan ada sekolah partai yang lengkap sejak 2015, dan semua kader diikutkan dalam sekolah partai itu, mulai kader Pratama, kader media dan kader utama, semua calon kepala daerah, legislatif harus mengikuti pendidikan sekolah partai,” papar komisaris Independent Wakita dan Staff Khusus KemenkumHam itu. ||| Z3S

 

 

Editor : Zul