AKTUALONLINE.co.id PANGKALPINANG ||| Seperti diketahui terdapat beberapa posisi kepala perangkat daerah (PD) yang lowong dan dijabat seorang Pelaksana tugas (Plt) yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB), Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop dan UMKM), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
Untuk itu Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung mendesak Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil untuk mengisi sejumlah jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Dwi Pramono mengatakan, eksekutif harus segera mengambil langkah untuk menempatkan aparatur sipil negara (ASN) terbaiknya untuk mengisi beberapa posisi kepala dinas yang kosong.
Terlebih posisi tersebut sudah hampir enam bulan lamanya ditinggalkan oleh seorang pejabat definitif.
“Kita berharap wali kota segera melakukan pengisian jabatan kosong karena akan berakibat kurang gregetnya kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD-Red),” kata Dwi.
Kemudian Dwi Pramono mengungkapkan, jabatan kepala dinas yang kosong dan terbilang strategis.Belum adanya pengisi jabatan yang kosong dikhawatirkan dapat mempengaruhi pelayanan ke masyarakat.
Tentunya kekosongan ini tentu artinya ada kebijakan tidak bisa diambil serius oleh Plt, kebijakan seperti pelayanan berkaitan masyarakat. Meski belum menerima keluhan dari masyarakat terkait jabatan yang kosong, namun pihaknya khawatir pelayanan akan terganggu.
“Jangan sampai kekosongan ini berlarut terlalu lama dan membuat kinerja pemerintah kota terganggu, tidak optimal serta pelayanan kepada masyarakat terhambat atau tertunda,” jelas Dwi Pramono.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai, pemerintah kota sendiri dilihat belum berupaya mengisi jabatan kosong itu sampai saat ini. Tentunya ini, perlu upaya ekstra agar masalah kekosongan jabatan dapat segera diisi.
Perlu adanya dorongan supaya kendala-kendala ini harus segera diatasi. Sebenarnya sumber daya manusia di Pemerintah Kota Pangkalpinang yang potensial cukup banyak. Hanya saja, ia memperkirakan mereka belum mendapatkan kesempatan.
Oleh karena, itu program strategis kepala daerah harus segera ditindaklanjuti disisa akhir masa jabatan wali kota. Ini harus dilaksanakan agar visi dan misi wali kota pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa di terjemahkan dengan PD.
“Apalagi program program strategis wali kota perlu untuk segera dieksekusi disisa akhir masa jabatan wali kota,” sebutnya. Kamis (22/9/22).
Dwi Pramono berharap dalam waktu dekat semua jabatan sudah terisi tidak ada lagi Plt agar RPJMD Kota Pangkalpinang bisa secepatnya dapat dilaksanakan dan dikerjakan.
“Sementara yang kita ketahui saat ini posisi posisi tersebut masih diisi oleh Plt, yang ditakutkan nantinya mereka mereka Plt ini akan ragu dalam mengambil setiap keputusan dalam program-program strategis wali kota,” ungkapnya.||| Tim
Editur : Ah
