AKTUALONLINE.co.id MEDAN ||| Kabar tentang akan gagalnya proyek multi years atau yang berganti nama menjadi proyek jalan dan jembatan Sumut bukan suatu hal yang mengejutkan. Sebab, sebelum wacana beres-beres infrastruktur gawean Provinsi Sumut ini berjalan, berbagai elemen masyarakat secara keras telah mewanti-wanti langkah salah pemerintah tersebut.
Bahkan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut, satu diantara pihak yang berulangkali memprotes program tahun jamak itu telah meramalkan akan ada kegagalan dalam pelaksanaannya, namun Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (Kadis BMBK) Sumut, Bambang Pardede tetap tidak menghiraukannya.
“Ini jelas mempertontonkan kegagalan pemprovsu dimana dalam rencana jalan mantab Sumut seperti yang disampaikan Gubernur Sumut kepada masyarakat kenyataannya gagal,” cecar Ketua PSI Sumut, HM Nezar Djoeli ST, Jumat (4/11/2022) sore kepada www.aktualonline.co.id.
Alhasil, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kamis 3 November 2022 laluantara Komisi D dengan Dinas BMBK Sumut, Inspektorat Provinsi Sumut, PT Waskita Karya selaku kontraktor proyek multiyears, PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar Utama, terungkap bahwa proyek berbiaya fantastis ini baru selesai 5%.
Tentu saja, pencapaian hasil kerja ini di luar target dan mengubah keyakinan yang selama ini digaungkan oleh Kadis BMBK. Mulai dari progres 67% di akhir tahun 2022 turun menjadi 33% dan saat ini terungkap bahwa pengerjaan masih 5% dengan ketiadaan dana dari kontraktor.
“Sejumlah masalah tersebut sudah terjadi pada saat proses lelang yang lakukan Pemprovsu dengan pihak PT Waskita Karya yang merupakan pemenang tender karena hari ini mereka tidak dapat menunjukkan uang jaminan penawaran sebesar Rp. 1,4 Triliun di rekening bank yang seharusnya menjadi satu syarat sebagai peserta tender. Pelaksanaan yang notebene tahun 2022 harus selesai 67% namun pihak kontraktor pemenang bermohon kepada Pemprov Sumut menjadi 33%,” jelas Nezar.
Politisi PSI ini juga meminta agar Gubsu Edy Rahmayadi dan Kadis BMBK Bambang Pardede bertanggung jawab terhadap permasalahan yang mereka buat. PSI Sumut juga minta untuk mengusut semua aktor dibalik kegiatan ini karena diduga adanya kesepakatan jahat antara Biro keuangan, Sekda, Bapedda dan sejumlah anggota DPRD Sumut dalam kegiatan proyek multi years tersebut.
Apalagi pemenang bermohon kepada Pemprov Sumut menjadi 33%. Itupun menuai persoalan dengan yang hari ini dalam pelaksanaan nya hanya 4 ruas jalan yang baru terselesaikan dengan uang muka yang sudah dibayarkan senilai 500 milyar kepada perusaan BUMN Waskita Karya.
Sementara itu, Kadis BMBK Bambang Pardede menyangkal adanya kegagalan dalam proyek Rp 2.7 Triliun yang dikerjakan. Hasil pembagunan sekitar 5% sebagaimana terungkap dalam RDP merupakan proses yang masih berlanjut hingga Desember 2022 nanti.
“Kalau progres 5%, masih proses. Semua ketentuan kontrak sdh kita laksanakan SCM I, SCM II, Peringatan I, Peringatan II. Banyak teguran-teguran dan lain-lain. Kita maksimalkan semua unsur supaya akhir 2022 bisa mencapai 33,55%,” tulisnya melalui pesan WhatsApp kepada redaksi www.aktualonline.co.id. ||| Pras
Editor : Pras
