Advertisements

AKTUALONLINE.co.id JAKARTA 
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Dr Ketut Sumedana menyampaikan 2 berkas perkara tersangka dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu: Zulkifli (alm) Talib dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (1), Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Derry Okvianto bin Supriyono disangka melanggar Pasal 310 Ayat (1), Ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lebih lanjut disampaikan Kapuspenkum, penghentian penuntutan dilakukan pada Rabu 11 Mei 2022 oleh Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 2 Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

Disampaikannya lagi,ekspose dilakukan secara virtual dihadiri oleh Jampidum, Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H., M.H., Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat T.P. Oharda. 

Kapuspenkum mengatakan, alasan pemberian penghentian penuntutan menurut Jampidum berdasarkan keadilan restoratif, ini diberikan dimana para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 ¹tahun, telah terjalin proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf dan tersangka berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Lebih lanjut dikatakan Kapuspenkum, selain itu kata Jampidum proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi, tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar, pertimbangan sosiologis masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, Jampidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (K.3.3.1), ujar Kapuspenkum 

Demikian disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Dr Ketut Sumedana dalam siaran persnya, Rabu (11/5/2022).|||Sahat MT Sirait

Editor: SMTS