AKTUALONLINE.CO.ID|| MEDAN
Aksi diam tak melakukan klarifikasi apapun terkait surat LSM Suara Proletar Nomor : 26/LSM-SP/IX/2024 tanggal 3 September yang lalu, Terkait adanya dugaan korupsi pemakaian anggaran Kepala dinas kebudayaan dan pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi Sumatera Utara bungkam.
Menangapi hal itu, Ketua LSM SUARA PROLETAR Ridwanto Simanjuntak SIP menyatakan bahwa klarifikasi yang dimohonkan lembaga kontrol sosial adalah hal yang biasa dan wajar terutama terkait monitoring atas alokasi penggunaan keuangan negara agar anggaran yang dialokasikan benar-benar memiliki output untuk peningkatan pendapatan lewat sektor pariwisata.
Dijelaskan alumni Unas (universitas Nasional) jakarta ini lagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (APBD Provsu) tahun anggaran 2023 antara lain terdapat item Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi untuk Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah lebih.
Selain itu, apabila nomenklatur tersebut diatas dikaji lebih jauh maka akan timbul kesan bahwa untuk item tersebut diatas dinas kebudayaan dan pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi Sumatera Utara menggunakan jasa tenaga administrasi dari pihak swasta bukan memanfaatkan potensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bisa ditugaskan untuk mengimplementasikan item tersebut diatas.
Dengan demikian timbul pertanyaan, “apakah diantara ribuan ASN yang ada dijajaran pemprovsu memang tidak ada yang mampu untuk mengelola kawasan strategis pariwisata provinsi secara administratif dan sampai sejauh mana atau berapa persen peningkatan pendapatan daerah provinsi Sumatera Utara dengan adanya item tersebut diatas?”
Agar tercipta kondisi yang positif dan konstruktif, LSM SUARA PROLETAR memohon kepada kepala dinas kebudayaan dan pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi Sumatera Utara untuk memberikan klarifikasi secara komprehensif terkait yang dimohonkan LSM SUARA PROLETAR lewat suratnya karena “bungkam” bukan penyelesaian masalah.gom