AKTUALONLINE.co.id – Medan II Rasa kagum publik pada Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution dan Kadishub Kota Medan Iswar Lubis hancur, saat tahu bahwa kebijakan memberantas parkir liar ternyata hanya alat memuluskan monopoli e-parkir untuk satu vendor.
“Hancur hati kami pak, kalau begitunya cerita penangkapan jukir-jukir itu. Kalau sama-sama dikutipnya nanti uang parkir, apa bedanya sama sekarang,” ungkap Arnold (40) salah seorang pengendara yang parkir di daerah Amplas, Senin (29/4/2024) siang.
Sementara itu Andi (35) seorang warga yang sedang menunggu anaknya pulang sekolah di jalan AR Hakim Medan sepakat bahwa e-parking ini semacam perebutan bisnis dengan cara halus. Sebab, penggratisan parkir hanya berlaku pada parkir konvensional dan beberapa waktu ke depan akan digantikan dengan parkir bayar secara elektronik.
“Tipu-tipu aja kerja pejabat ini. Yang jelas ya persaingan usaha aja ini. Tukang parkir korban, kita yang heboh. Toh, mau ditangkapi jukir ini, kami tetap di suruh bayar parkir. Mana ada yang gratis. Nokoh aja,” ujarnya pesimis.
Begitupun Rudi (40) warga yang lagi beli es kelapa di kawasan Teladan Medan mengaku bahwa parkir gratis seperti yang digaungkan selama ini hanya isapan jempol. Ketika keluar rumah, ia harus menyediakan uang Rp2 ribu minimal 3 lembar.
“Mana ada parkir konvensional gratis. Aku bayar kok bang. Memang gak pake jaket parkir orang itu. Pake baju biasa, pas datang gak keliatan mereka, pas mau pulang tiba-tiba muncul,” cerita pengalaman pribadinya.
Sebelumnya diberitakan, taktik politik untuk memenangkan Bobby Afif Nasution menjadi Gubernur Sumut dalam Pilkada 2024 telah mulai digencarkan. Salah satunya melalui kebijakan di Dishub Kota Medan yang menggratiskan parkir sistem pembayaran tunai atau konvensional, serta mendesak penerapan e-Parking dengan mencap jukir sebagai tukang parkir liar dan menangkap paksa mereka.
Meski beberapa kelompok masyarakat mendukung kebijakan parkir gratis tersebut, namun e-parking sebenarnya merupakan upaya monopoli pengutipan uang hingga penunjukan ribuan tukang parkir oleh satu vendor. Tujuannya, suara orang dari para tukang parkir maupun orang-orang yang terlibat dalam bisnis parkir ini akan diberikan untuk Bobby Afif Nasution saat pencoblosan nanti.
Sementara itu, penggratisan parkir ini juga merupakan upaya penjegalan kepada pihak ketiga yang menguasai parkir dan dianggap tidak memberikan keuntungan, karena beberapa diantara mereka berasal dari partai bukan pendukung Bobby Afif Nasution untuk maju Pilkada 2024, misalnya RB.
“Ini udah jadi rahasia umum bang. E-parking ini memang jadi komoditas politik untuk menangkan Bobby Afif Nasution. Kalau ditanya siapa vendor yang memonopoli, gambar mukanya banyak terpampang di jalanan kok,” ungkap informan yang meminta disembunyikan identitasnya, Kamis (25/4/2024) pagi.
Lanjutnya, ia merasa tidak keberatan parkir digratiskan dan Bobby Afif Nasution menjadi Gubernur Sumut. Hanya saja, tuduhan tukang parkir sebagai penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cara yang picik Dishub Kota Medan untuk buang badan dari masalah. Padahal, selain titik parkir yang sudah jelas ditetapkan, ada pegawai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) harusnya memantau serta mengutip retribusi dengan kalkulasi pasti.
Persoalan kebocoran PAD parkir disebabkan pelegalan pungli dengan menyetujui adanya pihak ketiga tanpa kontrak resmi mengelola parkir. Bahkan ada pihak ketiga yang rela membayar sejumlah uang agar diberi lahan parkir oleh Dishub Kota Medan. Namun, banyak pula pihak ketiga yang dapat lokasi parkir tidak menyetor uang parkir. Mirisnya, Dishub Kota Medan tidak berani menagihnya.
“Pungli ini seperti kentut bang. Ada tapi tidak nampak. Namanya pungli, siapa yang mau teken-teken di atas kertas. Kalau ada bukti, berarti resmi bukan pungli. Sudahlah, tangkap Kadishubnya dulu. Periksa dia dan jajarannya. Cek titik-titik parkir, siapa pengawasnya, cocokkan jumlah setorannya. Jangan tukang parkir jadi korban. Masuk neraka kelen menzolimi rakyat miskin nanti,” tegasnya.
Hingga saat ini, Kadishub Kota Medan Iswar Lubis bungkam soal trik yang dilancarkannya untuk memenangkan menantu Presiden RI Joko Widodo itu melalui monopoli e-parking.
Presidium Masyarakat Anti Korupsi (Marak), Arief Tampubolon sejak lama mendesak Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution untuk mencopot Iswar Lubis dari Jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan.
Arief Tampubolon menilai Iswar Lubis telah menjadi penyebab kegaduhan sosial karena berhasil melaga Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution dan polisi dengan masyarakat dalam kebijakan parkir gratis. Sementara itu, ia mengambil keuntungan dari kisruh yang terjadi.
“Copot Iswar Lubis dari jabatannya sebagai Kadishub Kota Medan. Tukang laga aja itu, tukang buat gaduh. Gak ada itu parkir-parkir gratis. Sampai detik ini, parkir konvensional masih ada, masih dikutip. Buat capek polisi aja, disuruh nangkapi jukir. Kok gak Iswar aja yang ditangkap,” cecar Arief Arief.
Melalui komentarnya di www.aktualonline.co.id, Arief Tampubolon ingin meyakinkan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, polisi dan publik bahwa kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukanlah disebabkan oleh parkir konvensional.II Prasetiyo