AKTUALONLINE.co.id – Medan II Taktik politik untuk memenangkan Bobby Afif Nasution menjadi Gubernur Sumut dalam Pilkada 2024 mulai digencarkan. Salah satunya melalui kebijakan di Dishub Kota Medan yang menggratiskan parkir sistem pembayaran tunai atau konvensional, serta mendesak penerapan e-Parking dengan mencap jukir sebagai tukang parkir liar dan menangkap paksa mereka.
Meski beberapa kelompok masyarakat mendukung kebijakan parkir gratis tersebut, namun terungkap e-parking sebenarnya merupakan upaya monopoli pengutipan uang hingga penunjukan ribuan tukang parkir oleh satu vendor. Tujuannya, suara orang dari para tukang parkir maupun orang-orang yang terlibat dalam bisnis parkir ini akan diberikan untuk Bobby Afif Nasution saat pencoblosan nanti.
Sementara itu, penggratisan parkir ini juga merupakan upaya penjegalan kepada pihak ketiga yang selama ini menguasai parkir namun dianggap tidak memberikan keuntungan politis karena beberapa diantara mereka berasal dari partai yang bukan pendukung Bobby Afif Nasution untuk maju Pilkada 2024, misalnya RB.
“Ini udah jadi rahasia umum bang. E-parking ini memang jadi komoditas politik untuk menangkan Bobby Afif Nasution. Kalau ditanya siapa vendor yang memonopoli, gambar mukanya banyak terpampang di jalanan kok,” ungkap informan yang meminta disembunyikan identitasnya, Kamis (25/4/2024) pagi.
Lanjutnya, ia merasa tidak keberatan parkir digratiskan dan Bobby Afif Nasution menjadi Gubernur Sumut. Hanya saja, tuduhan tukang parkir sebagai penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cara yang picik Dishub Kota Medan untuk buang badan dari masalah. Padahal, selain titik parkir yang sudah jelas ditetapkan, ada pegawai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) harusnya memantau serta mengutip retribusi dengan kalkulasi pasti.
Persoalan kebocoran PAD parkir disebabkan pelegalan pungli dengan menyetujui adanya pihak ketiga tanpa kontrak resmi mengelola parkir. Bahkan ada pihak ketiga yang rela membayar sejumlah uang agar diberi lahan parkir oleh Dishub Kota Medan. Namun, banyak pula pihak ketiga yang dapat lokasi parkir tidak menyetor uang parkir. Mirisnya, Dishub Kota Medan tidak berani menagihnya.
“Pungli ini seperti kentut bang. Ada tapi tidak nampak. Namanya pungli, siapa yang mau teken-teken di atas kertas. Kalau ada bukti, berarti resmi bukan pungli. Sudahlah, tangkap Kadishub nya dulu. Periksa dia dan jajarannya. Cek titik-titik parkir, siapa pengawasnya, cocokkan jumlah setorannya. Jangan tukang parkir jadi korban. Masuk neraka kelen menzolimi rakyat miskin nanti,” tegasnya.
Kadishub Kota Medan Iswar Lubis yang dikonfirmasi Aktual Online ke nomor pribadinya 0821******65 belum mau buka suara soal trik yang dilancarkannya untuk memenangkan menantu Presiden RI Joko Widodo itu.
Sebelumnya, Presidium Masyarakat Anti Korupsi (Marak), Arief Tampubolon mendesak Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution untuk mencopot Iswar Lubis dari Jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan.
Arief Tampubolon menilai Iswar Lubis telah menjadi penyebab kegaduhan sosial karena berhasil melaga Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution dan polisi dengan masyarakat dalam kebijakan parkir gratis. Sementara itu, ia mengambil keuntungan dari kisruh yang terjadi.
“Copot Iswar Lubis dari jabatannya sebagai Kadishub Kota Medan. Tukang laga aja itu, tukang buat gaduh. Gak ada itu parkir-parkir gratis. Sampai detik ini, parkir konvensional masih ada, masih dikutip. Buat capek polisi aja, disuruh nangkapi jukir. Kok gak Iswar aja yang ditangkap,” cecar Arief Arief.
Melalui komentarnya di www.aktualonline.co.id, Arief Tampubolon ingin meyakinkan Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, polisi dan publik bahwa kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukanlah disebabkan oleh parkir konvensional.II Prasetiyo