AKTUALONLINE.co.id PANGKALPINANG ||| DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memastikan pembangunan sejumlah ruang kelas baru (RKB) di SMP negeri di Kota Pangkalpinang telah dipertimbangkan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang, Rudi Kurniawan Yahya, mengatakan, pembangunan 5 ruang kelas baru di SMPN 2 dan SMPN 6 Pangkalpinang. telah dipertimbangkan dengan matang antara eksekutif dan legislatif.
Hal itu telah dihitung berdasarkan jumlah kelulusan siswa SD, baik negeri dan swasta, serta jumlah daya tampung SMP negeri dan swasta yang ada di Pangkalpinang. Jmlah lulusan SD pada tahun 2023 mendatang dinilai surplus atau lebih dari pada kuota yang disediakan.
“Ini sudah dipertimbangkan oleh DPRD serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah lulusan SD dengan jumlah kursi SMP yang ada di Pangkalpinang, kita masih kekurangan. Jumlah itu digabung dengan SMP negeri dan swasta,” katanya. Senin (10/10/22).
Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, dengan dibangunnya ruang kelas baru otomatis, akan menambah rombongan belajar (Rombel) di dua sekolah tersebut. Penambahan itu dinilai sudah sewajarnya dilakukan. Sebab berdasarkan fakta di lapangan, khusus SMPN 2, memang sangat kekurangan kelas, sehingga dalam satu rombel bisa diisi sampai 40 orang siswa. Maka, dibangunlah 3 ruang kelas baru.
Sementara untuk SMPN 6, dibangun 2 ruang kelas baru untuk persiapan 3 tahun ke depan. Pasalnya, beberapa daerah cakupan SMP tersebut merupakan daerah padat penduduk. Maka, harus dilakukan antisipasi sejak dini.
“Kita bertahap untuk penambahan rombel, SMP 6 kita prioritaskan karena mempersiapkan dua sampai tiga tahun ke depan. Jangan sampai siswa membludak baru kita mau buat rombel,” beber Rudi.
Pada tahun 2023 mendatang, lanjutnya, nantinya juga akan ada pembangunan sejumlah ruang kelas baru, yakni di SMPN 7 dan SMPN 3. Dua sekolah tersebut juga dinilai masih kekurangan kelas jika dibandingkan dengan jumlah siswa per rombel.
Daerah cakupan dua sekolah tersebut merupakan daerah padat penduduk, bahkan masih memiliki potensi penambahan penduduk. Sehingga beberapa sekolah yang ada saat ini dinilai belum dapat memenuhi standar pelayanan minimal atau SMP. Merujuk pada standar pengelolaan pendidikan adalah 32 siswa
Kalau SMP 7 dan SMP 2 itu kasusnya sama. Sudah wajib untuk untuk penambahan rombel baru. Kita lihat di SMP mana saja yang membeludak, jadi kita prioritaskan dahulu,” imbuhnya.
Meskipun demikian, Rudi menegaskan, penambahan ruang kelas baru tersebut tidak akan mengganggu dan mengambil jumlah kursi dari sekolah swasta yang ada. Ia mengklaim, dengan penambahan rombel masih didapati kekurangan kuota, baik SMP negeri maupun swasta, untuk mencakup lulusan SD pada tahun 2023 mendatang.
Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang telah menggelar rapat dengan perwakilan sekolah negeri maupun swasta yang ada beberapa waktu lalu. Rudi menegaskan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilarang untuk mengambil kuota siswa yang telah disediakan untuk sekolah swasta, bahkan telah direalisasikan pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022 ini.
“Kita, dalam hal ini DPRD, tidak bisa memaksakan siswa itu mau sekolah di mana, kita tidak bisa memastikan. Permasalahannya, kenapa sekolah swasta masih sepi, itu di luar wewenang kami,” tandasnya.||| Kyt/**
Editur : Ah