AKTUALONLINE.co.id PANGKALPINANG ||| Menjelang Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022 mendatang, Dinas Perhubungan Babel (Dishub Babel) mengelar rapat koordinasi teknis (rakortek) antar Dinas Perhubungan se-Babel. Senin (25/7/22).
Tampak hadir dalam rapat koordinasi tersebut Kadishub Kabupaten Bangka Chairil Anwar, Kadishub Kabupaten Belitung Ubaidillah, Kadishub Kota Pangkalpinang Ubaidi, Kepala Disperkimhub Kabupaten Bangka Barat Hanson Riyadi, Kepala Disperkimhub Kabupaten Bangka Tengah Fani Hendra Saputra, Mewakili Kepala Dinas Perhubungan Bangka Selatan serta Belitung Timur.
Tahun ini Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengusung tema “ Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah dan Sinergitas Pengendalian Inflasi Menuju Masa Endem lI *.
Kepala Dinas Perhubungan Babel, Asban Aris dalam sambutannya mengatakan, sebelum dilaksanakannya Rapat Koordinasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Dinas Perhubungan Provinsi Babel beserta Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Babel harus melakukan rapat koordinasi teknis (rakortek) untuk melihat permasalahan dan isu yang akan di bahas nantinya.
Selain itu Asban mengatakan dari sisi perhubungan khususnya kenaikan harga tiket yang terjadi menjadi penyumbang tingkat inflasi tinggi di Babel.
“Kenaikan harga tiket pesawat menjadi salah satu penyebab inflasi tinggi di Bangka Belitung,” ujar Asban Aris.
Terkait dengan permasalahan pengadaan lampu jalan ungkap Asban, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyediakan lampu jalan namun akibat anggaran yang belum memadai sehingga belum dapat diwujudkan.
Ditambahkannya, Dishub Babel menginginkan adanya jembatan timbang yang mampu mengakomodir permasalahan kendaraan yang over dimension and over load (ODOL) dimana saat ini masih belum ada.
“Kita mengusulkan adanya jembatan timbang di beberapa wilayah di Babel,” jelas Asban.
Dari sisi pelayaran, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Perhubungan Babel akan mengajukan usulan adanya peraturan daerah tentang pelayaran, agar dengan adanya perda tersebut sebagai dasar pelaksanaan pelayaran di Bangka Belitung.
Tidak hanya hal diatas, Asban juga mengatakan perlunya SDM yang memiliki kompetensi di bidang pelayaran dan perlunya PPNS dibidang kelautan atau yang disebut sebagai marine inspektur.
Dalam rapat koordinasi juga masing masing pihak menyampaikan usulannya yang akan di bahas seperti Dishub Kota Pangkalpinang.
“Harapan terpenuhinya perlengkapan jalan di Kota Pangkalpinang sesuai kebutuhan, sedangkan Kabupaten Bangka Tengah memilih usulan aset penerangan jalan umum (pju) milik provinsi di Bangka Tengah, sinkronisasi angkutan darat (Terminal), pendalaman Alur Sungaiselan, rencana Pembangunan Pelabuhan Tanjung Berikat, adanya data lokasi titik rawan kecelakaan (blackspot),” ucapnya.
Kabupaten Belitung mengusulkan ODOL, uji KIR sebagai syarat dalam melakukan perjalanan (pengisian BBM, syarat penyeberangan, dll) dimulai dengan sosialisasi dan pembuatan aplikasi , pengerukan alur Pelabuhan Pelindo Tanjungpandan, percepatan lintas Penyeberangan Tanjung Ru – Tanjung Nyato, pajak lampu jalan.
Sementara itu Kabupaten Bangka Barat mengusulkan adanya integrasi terminal dengan Pelabuhan Tanjung Kalian, pengembangan fasilitas Pelabuhan Tanjung Ular (DED 2023), pengoptimalan Pelabuhan Mentok, pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, permohonan perkerasan jalan untuk wilayah Buffer Zone pada jalan provinsi.
Kabupaten Bangka mengusulkan pengembangan Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu, pengembangan Dermaga Penyeberangan Mantung-Bakit, pembangunan Pelabuhan Jelitik, Fasilitas Perlengkapan Jalan (PJU) dan pengadaan bus sekolah, ODOL dan uji KIR.
Kemudian Kabupaten Belitung Timur mengusulkan ODOL, relokasi Pelabuhan Penyeberangan Manggar, pembangunan Pelabuhan Tanjung Rising, pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan di jalan provinsi, percepatan izin amdal dan izin wilayah Perairan Pelabuhan Tanjung Rising dan Pelabuhan Penyeberangan Manggar.
“Kabupaten Bangka Selatan mengusulkan sistem logistik regional yang menjamin konektivitas antar pelabuhan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peningkatan sarana dan prasarana Pelabuhan Penyeberangan Sadai dan pengembangan Dermaga Penumpang Penutuk, Tanjung Gading dan Dermaga Pongok,” tutup Asban.||| Yc/**
Editur : Ah