24.4 C
Indonesia
Rabu, 24 April 2024

Penanganan Perkara Mafia Pupuk Subsidi Di Kejari Jombang, Modus Beli Pupuk Subsidi Untuk Dijual Gunakan RDKK Fiktif

Berita Terbaru

AKTUALONLINE.co.id JAKARTA|||
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Dr Ketut Sumedana menyampaikan sebagaimana rilis Jaksa Agung RI Burhanuddin ST pada hari Senin 09 Mei 2022, memerintahkan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) agar benar-benar serius memberantas mafia pupuk.

Sesuai perintah KejaksaanAgung RI, Kejari Jombang telah melaksanakan penangan mafia pupuk perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pada penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2019.

Modus operandi yang dilakukan mafia-mafia dalam perkara ini, dimana para petani tebu yang memiliki luas lahan lebih dari 2 hektar bisa membeli pupuk bersubsidi, dab peran terdakwa Kuseri NS, S.P. selaku Koordinator Penyuluh Pertanian di Wilayah Kecamatan Mojoagung. Kab. Jombang mengarahkan agar menggunakan KTP orang lain atau menggunakan KTP milik anggota keluarganya yang lain untuk didaftarkan ke dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perkebunan Tahun 2019 khusus untuk wilayah Kecamatan Mojoagung Pengecer Pupuk Bersubsidi untuk tanaman tebunya adalah KUD Sumber Rejeki maka pada akhir Tahun 2018.

Setelah mendapat arahan dari terdakwa Kuseri NS, S.P. selanjutnya terdakwa Solakhuddin yang merupakan Ketua KUD Sumber Rejeki meminta dan menerima foto kopi KTP-KTP dari para Petani Tebu yang memiliki lahan melebihi dari 2 Hektar di wilayah Kecamatan Mojoagung. 

Kemudian data-data identitas KTP-KTP ini nantinya dipergunakan oleh terdakwa Solakhuddin untuk dimasukkan nama-namanya kedalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tanaman perkebunan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang tahun 2019 secara faktual di wilayah kecamatan Mojoagung tidak terdapat kelompok tani tanaman tebu sehingga RDKK yang dibuat oleh para terdakwa adalah RDKK fiktif, dimana RDKK ini adalah salah satu instrumen untuk menebus atau membeli pupuk bersubsidi, jadi pada akhirnya terjadilah penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kuseri NS, S.P. dan Terdakwa Solakhuddin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejari Jombang mendakwa kedua Terdakwa dengan: 

Primair:
Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair:
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya JPU menuntut kedua terdakwa dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Solakhuddin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Selain itu menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan diperhitungkan uang titipan terdakwa di Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang sebesar Rp.435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai uang pengganti kerugian negara yang dibayarkan oleh terdakwa. Serta terhadap uang titipan sebesar Rp.435.000.000 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara untuk disetorkan ke kas negara dan Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 

Sementara itu terdakwa Kuseri NS, S.P. als Kuseri Non Suprianto, S.P. dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. 

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 

Terdakwa juga dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.107.768.865,12 ( seratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah koma dua belas sen) dengan diperhitungkan uang titipan terdakwa di Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan terdapat sisa sebesar Rp.42.768.865,12 ( empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah koma dua belas sen ) sebagai uang pengganti yang belum dibayarkan oleh Terdakwa, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar Rp.42.768.865,12 ( empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah koma dua belas sen ) paling lambat 1 Bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2  Tahun. Serta terhadap uang titipan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang pengganti disetorkan ke kas negara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 

Sebelumnya, Jaksa Agung memerintahkan kepada setiap kepala satuan kerja baik di Kejaksaan Tinggi Jambi, beserta para Kajari dan juga para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia, untuk segera menelusuri dan mengidentifikasi melalui operasi intelijen apakah di wilayah hukum masing-masing ada upaya praktik-praktik curang pupuk bersubsidi, cermati betul setiap proses distribusi pupuk bersubsidi tersebut apakah tepat sasaran dan segera tindak apabila ada pihak-pihak yang mencoba bermain terkait pupuk.

Jaksa Agung menekankan, “Ungkap adanya mafia pupuk, rakyat butuh keberadaan pupuk.” 

Demikian disampaikan Kapuspenkum Kejagung RI Dr Ketut Sumedana dalam siaran persnya Minggu (15/5/2022). (K.3.3.1).|||Sahat MT Sirait 

Editor: SMTS

Baca Selanjutnya

Berita lainnya