21 C
Indonesia
Senin, 17 Maret 2025

Soal Mekanisme Seleksi Amburadul, Calon Anggota KPID Sumut Adukan Komisi A ke Ombudsman

Berita Terbaru

AKTUALONLINE.co.id MEDAN |||
Sejumlah calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2021-2024 mendatangi kantor Ombudsman Provinsi Sumatera Utara di Jalan Sei Besitang No. 3 Medan, sebagai langkah mencari keadilan atas hasil fit and proper test yang dianggap menciptakan mekanisme seleksi yang amburadul.

Dijelaskan Koordinator Gerakan Penolakan 7 Nama Komisioner KPID Sumut Periode 2021-2024, Valdesz Junianto Nainggolan S.Sos, MSP., Senin (31/1) siang, mekanisme yang amburadul sudah tampak pada awal uji kelayakan digelar. Seperti adanya peserta yang lolos tanpa memenuhi syarat wajib fit and proper test.

Sistem penilaian yang diberikan oleh para anggota dewan juga tidak jelas dan membingungkan internal mereka. Pasalnya, penilaian huruf yang diberikan oleh anggota dewan tiba-tiba berubah menjadi angka, setelah diolah oleh tenaga ahli. Skoring ini menimbulkan protes dan viral di media sosial karena dianggap dilakukan tanpa adanya mufakat.

“Sejak awal sudah amburadul mekanismenya. Lihat saja, dari awal mekanisme penilaian tidak memiliki landasan tertulis. Harusnya tertuang di Tatib Pemilihan. Untuk itu lah kami menyurati komisi A untuk menjelaskan hal ini, tapi tidak direspons,” jelas Valdezs.

Bahkan, sambungnya, ketidakhadiran seluruh anggota Komisi A DPRD Sumut saat melakukan uji kelayakan memicu tanda tanya besar bagi seluruh peserta dan publik akan penilaian yang diberikan.

“Jika benar ini bersifat politis, lalu buat apa ada penilaian,” cecar Valdesz.

Aksi penolakan ini juga ditegaskan Valdesz bahwa mereka menginginkan agar publik mengetahui bobroknya sistem pemilihan lembaga independen di Sumatera Utara. Buktinya, kekacauan seleksi KPID Sumut menggerakkan Fraksi PDIP untuk melayangkan surat penolakan hasil penetapan 7 nama komisioner KPID Sumut.

“Fraksi PDIP juga sudah menolak keputusan ini. Suratnya diteken langsung oleh Mangapul Purba, SE., dan Drs. H. Syahrul Ependi Siregar, M.E.I., tanggal 27 Januari 2022. Jadi yang kami lakukan bukan mengada-ada. Kalau salah, kita katakan salah,” tegas Valdesz.

Atas dasar itulah, lanjutnya, para calon Komisioner KPID Sumut mendesak Ombudsman untuk melakukan investigasi terkait mekanisme pemilihan anggota KPID Sumut, khususnya saat fit and proper tes yang berlangsung Kamis-Jumat, 20-21 Januari 2022 lalu. Jika dibiarkan, maka sistem yang salah akan dimanfaatkan oleh oknum ke depannya.

Para calon komisioner KPID Sumut yang ikut melaporkan dugaan pelanggaran tata tertib dan maladministrasi ke Ombudsman bersama Valdesz adalah T.Prasetiyo, M.I.Kom, Dr Topan Bilardo Marpaung dan Muhammad Lutfan, S.Sos. Laporan mereka diterima oleh perwakilan Ombudsman Sumut, Ricky Hutahean. ||| TAS

 

 

Editor : Zul/RMS

Baca Selanjutnya

Berita lainnya