* Staf Humas, Laporan PB BPM Sumut Sudah Ditindak Lanjuti Kasi C Intel Kejatisu
AKTUALONLINE.co.id MEDAN |||
Sekira puluhan massa Pengurus Besar Barisan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (PB BPM SUMUT) berunjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) meminta agar segera memanggil, memeriksa dan mengusut tuntas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tapanuli Selatan diduga melakukan pungutan liar kepada setiap PNS yang mengajukan kenaikkan pangkat/ golongan, Rabu (26/1/2022).
Disampaikan juga dalam pernyataan sikapnya, dalam peraturan tidak yang mengatakan setiap PNS yang mengajukan pangkat/ golongan wajib membayar, namun pihak BKD Tapsel melakukan pungutan dengan alasan menyetor ke BKN untuk mempermudah urusan.
Lebih lanjut disampaikan sesuai hasil informasi yang didapat dari beberapa PNS yang mengajukan kenaikkan pangkat/golongan pihak BKD mematok biaya pengajuan berkas sesuai golongan/ pangkat.
Untuk golongan 2a ke 2b ke 2c ke 2d dipungut Rp 1- 1,5 juta, golongan 3a ke 3b dipungut Rp 2 juta, 3b ke 3c Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta, golongan 3c ke 3d Rp 4-5 juta, golongan 3d ke 4a Rp 5 juta.
Dilanjutkan, golongan 4a ke 4b Rp 5- 6 juta, 4b ke 4c Rp Rp 8- 10 juta, kuat dugaan biaya pengurusan yang dimaksud diberikan kepada oknum pejabat bidang kepangkatan BKD kemudian kong kalikong dengan oknum pejabat BKN Sumatera Utara, jelas pendemo.
Selain itu pendemo meminta agar Kejatisu memeriksa Kadis Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan terkait revitalisasi Pasar Rakyat Desa Simataniari Kecamatan Angkola Sangkunur pagu anggaran Rp 5,660.900.000,- dimenangkan PT Peduli Bangsa.
Dana tersebut bersumber dari APBN Tahun 2018 diluncurkan ke Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKN Tapanuli Selatan.
Dalam pengerjaan diduga kuat ada permainan mata antara pengguna anggaran dengan penyedia jasa untuk meraup keuntungan sebanyak- banyaknya.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan revitalisasi pasar rakyat banyak ditemukan kerusakan mulai dari atap seng, material Rolling door, jalan menuju lokasi pasar rakyat dan diduga drainasenya tidak dikerjakan, kata pendemo.
Aksi pendemo ini ditanggapi Staf Humas Kejatisu, Dame Syahputra Halawa, SH, laporannya dari PB BPM minggu yang lalu setelah di cek sudah ditanggapi oleh Inteligen Kasi C kejatisu, tunggu aja informasi selanjutnya nanti kita kabari.
Kemudian para pendemo pun membubarkan diri merasa senang dengan jawaban dari Staf Humas Kejatisu. ||| Sahat MT Sirait
Editor: SMTS